Staf Ahli Menkumham Ajak Kepala UPT Kuatkan Konsep Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
SURABAYA – Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menjadi salah satu program prioritas tahun ini.
Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, Staf Ahli Menkumham Bidang Politik dan Keamanan Y Ambeg Paramarta mengajak Kepala UPT Pemasyarakatan untuk menguatkan konsep revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.
Hal itu disampaikan Ambeg dalam rapat kerja yang dilaksanakan pada Senin (11/11) di aula kanwil.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati, Kadiv Pemasyarakatan Pargiyono, Pejabat Administrasi Divisi Pemasyarakatan dan seluruh Ka-UPT Pemasyarakatan se-Jatim.
Dalam paparannya, Ambeg meminta agar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan benar-benar dipahami. Baik secara konsep maupun teknis penyelenggaraannya.
Staf Ahli melanjutkan bahwa Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan dan meningkatkan objektifitas penilaian perubahan perilaku Tahanan, Narapidana dan Klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan dan Pembimbingan.
“Ada beberapa tujuan dan itu tertuang dalam pasal 2 Permenkumham tersebut,” jelas Ambeg.
Ambeg menuturkan kunjungan dirinya dalam dalam rangka pengumpulan data dan informasi tentang tindak lanjut yang sedang dilakukan oleh jatim khususnya penetapan UPT Pilot Project mengenai revitalisasi pemasyarakatan yaitu UPT yang dikategorikan sebagai Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security dan Minimum Security.
Yang perlu dipahami, lanjutnya, ketika UPT telah dikateogorikan ke dalam masing-masing kelompok pengamanan maka ada dua hal yang tidak boleh terabaikan yaitu pelayanan dan pembinaan.
“Di semua kategori tingkat pengamanan ini bukan berarti mengabaikan soal pelayanan dan pembinaannya,” tukasnya. (Red).
