Kemenkumham Jatim Ukir Prestasi Level Nasional
SURABAYA – Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jatim berhasil mengukir banyak prestasi hingga ke level Nasional.
Keberhasilan tersebut tak luput dari campur tangan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jatim Krismono.
Menjelang masa Purna Bhakti sebagai Kakanwil Kemenkumham Jatim, loyalitas Krismono pun semakin ia torehkan dengan berbagai kinerja dan raihan prestasi.
Reformasi Birokrasi
Dimulai dari Reformasi Birokrasi, Krismono sebagai pembina berhasil mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim sebanyak 63 Satuan Kerja (Satker) dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Jumlah satker yang lulus verifikasi oleh Tim Penilai Kantor Wilayah sebanyak 59 UPT. Sedangkan dari Tim Penilai Internal (TPI) sebanyak 47 UPT. Dan 10 UPT yang telah lulus verifikasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemenpan-RB.
Untuk Satker yang berhasil meraih predikat WBBM Tahun 2021 adalah Kanwil Kemenkumham Jatim dan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Tanjung Perak.
Sedangkan 8 satker lainnya berhasil raih WBK yaitu Lapas Kelas I Surabaya, Bapas Kelas I Surabaya, Bapas Kelas I Malang, Lapas Kelas IIB Pasuruan, Lapas Kelas IIB Mojokerto, Kanim Kelas II Non TPI Ponorogo, Rupbasan Kelas I Surabaya, dan Rupbasan Kelas II Probolinggo.
“Kanwil Kemenkumham Jatim sukses sebagai satu-satunya Kantor Wilayah yang berhasil meraih predikat WBBM. Jawa Timur merupakan penyumbang satker terbanyak secara nasional,” kata Krismono saat membeberkan rekapitulasi capaian kinerja Kanwil Kemenkumham Jatim selama Tahun 2021, dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2021, Rabu (29/12/2021).
“Saat ini, total sudah 6 satker peraih predikat WBBM di jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim, dan 14 satker peraih WBK,” lanjut Krismono.
Kemenkumham Jatim Dalam Bidang Pemasyarakatan
Dalam bidang Pemasyarakatan, Kanwil Jatim telah menggagalkan 22 kali upaya penyelundupan narkotika ke dalam Lapas/ Rutan.
Menurut Krismono, modusnya bermacam-macam. Mulai dari dalam kemasan cat, masukkan ke perut ikan, gorengan hingga botol sampo.
“Para bandar seakan tak pernah lelah berupaya menyelundupkan narkotika dalam lapas/ rutan. Selama tahun 2021. Kami selalu berkomitmen untuk menciptakan lapas/ rutan yang bebas dari peredaran HALINAR (Handphone, Pungli dan Narkotika). Kami juga menggencarkan deteksi dini dan pencegahan masuknya barang-barang terlarang. Terutama telepon genggam dan narkotika yang selama ini menjadi masalah utama,” ujar Krismono.
Banyak penggagalan yang dilakukan jajaran Kanwil. Lapas Surabaya terbanyak dengan enam kasus lakukan penggagalan.
Selanjutnya Lapas Kediri dengan empat kali penggagalan. Yang dimulai dari kaleng cat yang dilempar ke tembok, bahkan ada yang nekat selundupkan dalam dubur warga binaan.
“Di urutan ketiga Rutan I Surabaya (Medaeng) melakukan penggagalan sebanyak tiga kali. Di Rutan atau Lapas Surabaya mayoritas modus penyelundupan dengan cara penitipan barang,” ujar Kakanwil Krismono.
Berkat komitmen petugas, upaya penyelundupan barang terlarang dari layanan penitipan barang secara drive thru bisa digagalkan.
“Meskipun alat pendeteksi narkotika masih sangat minim, tapi para petugas kami cukup optimal dalam menghalau masuknya narkotika,” kata Krismono.
Sinergi Kepolisian maupun BNN dalam memberikan support optimal dengan berbagai program seperti tilik sambang, pendirian pos pengaduan hingga tindaklanjut hasil temuan yang ada.
Kemenkumham Jatim Dalam Bidang Keimigrasian
Dalam bidang Keimigrasian, Kantor Wilayah telah melaksanakan pelayanan penerbitan paspor sebanyak 62.502 buku paspor. 7.542 izin tinggal bagi orang asing, 64 tindakan keimigrasian, 40 rakor Timpora, dan 19 operasi gabungan pengawasan orang asing.
“Dalam pelayanan penerbitan paspor, Kanim Tanjung Perak terbanyak yaitu 19.508 buku paspor. Dan Kanim Pamekasan yang paling sedikit yaitu 1.404 buku paspor. Sedangkan Kanimsus Surabaya terbanyak melakukan penerbitan izin tinggal bagi orang asing yaitu 2.851 dari total jumlah ITK, ITAS dan ITAP. Dan Kanim Blitar hanya sedikit yaitu 63 penerbitan izin tinggal,” urai Kakanwil Krismono.
Tindakan Administratif Keimigrasian, Kanim Malang terbanyak dalam berikan 21 sanksi berupa 10 kasus berupa deportasi dan 11 kasus biaya beban.
“Sedangkan Kanim Ponorogo sekali dalam tindakan keimigrasian yaitu dilakukan deportasi. Untuk data pengungsi di Jawa Timur saat ini terdapat sebanyak 396 orang dalam periode november 2021,” terangnya.
Dalam Bidang Administrasi
Prestasi Kanwil Kemenkumham Jatim tidak hanya dalam pelayanan publik saja, tetapi juga fokus merealisasi serapan anggaran.
Terkait realisasi anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Kanwil Kemenkumham Jatim telah mengalokasikan pagu anggaran dari total alokasi pagu belanja sebesar Rp.672,983,967,000 Miliar sampai dengan 20 Desember 2021 (Data OMSPAN) telah terserap sebesar Rp.646,008,032,177 Miliar atau sekitar 95.99 Persen.
“Secara keseluruhan realisasi anggaran Kanwil Kemenkumham Jatim sudah mencapai target 95,9 persen. Kami juga terus menerus melakukan pembinaan dan pengembangan SDM terhadap pegawai,” jelas Pria asal Yogyakarta ini.
Kemenkumham Jatim Dalam Bidang Yankum
Dalam peningkatan kinerja di bidang pelayanan hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham Jatim juga telah meluncurkan satu inovasi kinerja unggulan yaitu Klinik Kekayaan Intelektual.
Menurut Krismono, ini merupakan Inovasi layanan konsultasi terkait Kekayaan Inetelektual di lima bakorwil yaitu Malang, Madiun, Bojonegoro, Pamekasan dan Jember.
Ditjen KI juga akan replikasi inovasi ini di tingkat nasional, sehingga, nanti inovasi dari Kanwil Kemenkumham Jatim ini akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.
Inovasi kolaboratif ini membuat pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi membantu masyarakat. Khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mendapatkan pelindungan kekayaan intelektual (KI).
“Total data permohonan pendaftaran KI mulai merek, cipta, desain industri, paten, dan indikasi geografis telah mencapai 23.644 dari jumlah permohonan Provinsi Jatim. Sedangkan dari Kantor Wilayah sejumlah 1.518 permohonan,” papar Krismono.
Sementara masyarakat yang telah menerima bantuan hukum gratis – litigasi sejumlah 499 orang terkait penyidikan/ gugatan, dan 1.545 orang terkait persidangan. Sedangkan untuk bantuan hukum gratis – non litigasi sebanyak 822 kegiatan.
“Total sudah 2.044 orang penerima bantuan hukum dan 822 kegiatan yang telah kami laksanakan. Untuk bidang HAM, 53 UPT telah mendapatkan penghargaan pelayanan publik berbasis HAM tahun 2021,” pungkas Krismono sekaligus berpamitan kepada seluruh teman-teman wartawan dalam mengakhiri masa purna bhakti sebagai Kakanwil Kemenkumham Jatim. (P4nK).
