Kemenkumham Deklarasikan Layanan Ramah HAM: Ibu Hamil, Disabilitas, dan Lansia Diprioritaskan!
Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berkomitmen memberikan pelayanan publik yang ramah Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal ini dibuktikan dengan Deklarasi Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) yang dilakukan pada Rabu (27/3).
Deklarasi ini merupakan wujud nyata untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, berkualitas, non-diskriminatif, dan inklusif, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak.
“Deklarasi ini bertujuan untuk melaksanakan pelayanan publik yang cepat, berkualitas, non diskriminatif, serta inklusif terutama bagi kelompok rentan,” kata Masjuno, Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenkumham.
Tiga Indikator Layanan Publik Berbasis HAM
Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Ditjen HAM, G.A.P. Suwardani, menjelaskan bahwa terdapat tiga indikator utama dalam P2HAM:
- Ketersediaan aksesibilitas: Maklumat pelayanan, informasi layanan, alat bantu, dan rambu bagi pengunjung kelompok rentan.
- Ketersediaan sarana dan prasarana: Ruang laktasi, toilet ramah disabilitas, dan ruang penitipan anak.
- Kualitas SDM: Petugas yang mumpuni dalam melayani kelompok rentan, seperti menguasai bahasa isyarat.
Pelatihan Bahasa Isyarat untuk Petugas Layanan
Suwardani menegaskan pentingnya pelatihan bahasa isyarat bagi petugas layanan untuk memaksimalkan pelayanan publik berbasis HAM.
Deklarasi ini ditandatangani oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkumham.
Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama dan perwakilan pegawai di lingkungan Kemenkumham.
Deklarasi P2HAM ini juga merupakan langkah maju Kemenkumham dalam mewujudkan pelayanan publik yang ramah dan inklusif bagi semua kalangan.
“Hal ini menunjukkan komitmen Kemenkumham dalam melindungi dan memajukan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” Pungkas Suwardani. (Red)
