Plt. Menkumham Berikan Pembekalan Pencegahan Korupsi Kepada Seluruh Jajaran

JAKARTA – Tjahjo Kumolo memberikan pengarahan pertamanya sejak ditunjuk sebagai Plt. Menkumham pada 1 Oktober lalu.

Di hadapan Sekjen para piti madya, pratama, staf ahli dan para kakanwil, Tjahjo menekankan pada pencegahan korupsi di seluruh jajaran Kemenkumham.

Dalam kegiatan tersebut bahkan diundang perwakilan dari KPK. Tjahjo terlebih dahulu memperkenalkan dirinya. Dia merasa bahwa tanggungjawabnya semakin besar karena harus memimpin dua dari empat kementerian terbesar di Indonesia. Sehingga, sesuai arahan Presiden, dirinya tidak akan mengambil kebijakan strategis.

Pihaknya akan melanjutkan kebijakan yang sudah disepakati saat kepemimpinan Yasonna H Laoly. “Tugas saya dan pak Sekjen hingga 20 Oktober nanti adalah mempersiapkan pertanggungjawaban 5 tahunan,” terangnya.

Baca Juga:  Ini Pesan Menkumham Kepada 60 Wisudawan Poltekim

Tjahjo juga memberikan catatan perlambatan ekonomuiglobal tajun 2019 dan 2020. Sehingga pemerintah harus mendorong APBN agar menjadi efektif menjadi penggerak perekonomian. APBN tahun 2020 tetap diarahkan ekapansif untuk belanja yang lebih efisien, efektif, melayani dan memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, mendukung birokrasi, penajaman belanja barang, penguatan belanja modal dan penguatan bantuan sosial.

“Perencanaan anggaran harus fix atau pasti agar tidak ada celah korupsi,” tutur Tjahjo.

Selanjutnya, Tjahjo meminta fungsi irjen harus diperkuat. Kapabilitas APIP, manajemen ASN dan manajemen aset segera dikonsolidasikan dari pusat dan daerah.

Baca Juga:  Sebanyak 277 Orang Sangir Filipina Peroleh Status Kewarganegaraan RI

Selain itu, Tjahjo memberikan arahan agar pegawai terus menelurkan inovasi kinerja untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kedua, agar pegawai mencermatu beberapa area rawan narkoba, korupsi, terorisme dan radikalisme. Juga memberikan perhatian lebih terhadap pendirian dan jumlah ormas dan perkumpulan.

“Saat ini ada 426.905 ormas/ perkumpulan di Indonesia, 399.920 diantaranya di bawah naungan Kemenkumham. Sistem online untuk pendaftaran ormas sangat cepat dan bagus, tapi harus cermat,” urainya. (Ran).

- Advertisement -