Kanim Surabaya Ikuti Teleconference Arahan Plt Menteri Hukum dan HAM

SIDOARJO – Bertempat di Aula Kanim Surabaya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Barlian bersama pejabat struktural serta pegawai mengikuti Teleconference arahan Plt. Menteri Hukum dan HAM, pada Apel Pagi via aplikasi Zoom, Senin (7/10).

Plt. Menteri Hukum dan HAM, Tjahjo Kumolo langsung memberikan arahannya. Harapannya, warga pengayoman memiliki kecerdasan, kecermatan, minat dan semangat yang tinggi. Kegiatan ini bertujuan memupuk jiwa korsa keluarga besar pengayoman melalui kebersamaan dan silaturrahim serta berempati terhadap kesulitan yang dihadapi warga masyarakat sekitar.

Tjahjo Kumolo menyampaikan 4 point penting yang berkaitan dengan kondisi bangsa dan negara saat ini dan juga terkait tugas dan fungsi kita sebagai bagian dari pemerintahan Republik Indonesia khusunya di Kementerian Hukum dan HAM ini.

Pertama, ASN Kemenkumham harus tetap berkinerja menjalankan tugas fungsi secara “on the track”, sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan pernah melaksanakan tugas dan fungsi tanpa ada dasar hukum yang jelas.

Kedua, sebagai ASN Kemenkumham dan sebagai pelayan masyarakat, harus tetap netral, tidak memihak partai politik manapun. Jangan terprovokasi ajakan-ajakan yang menyudutkan pemerintah. Karena kita adalah bagian dari pemerintahan maka harus memberikan penjelasan secara jelas berdasarkan fakta dan dasar hukum yang benar. Jangan terpancing hoax dan jangan ikut menyebarkan hoax yang belum pasti kebenarannya.

Baca Juga:  Dirjen Imigrasi Tinjau Progress Gedung Baru dan Informasi Center Kanim Surabaya

Ketiga, bertanggungjawab untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Tingkatkan semangat persatuan diantara kita, selalu berkoordinasi dan berkolaborasi positif baik di internal maupun eksternal. Ciptakan semangat kegotong royong dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Dan khusus yang bertugas di Pemasyarakatan, mohon agar kemanan dan ketertiban Lapas dan Rutan terus dijaga dengan dipelihara dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Keempat, berikan kinerja terbaik kepada publik dan stakeholder. Buktikan tata nilai PASTI, bahwa memang jajaran Kementerian Hukum dan HAM ini bekerja dan berkinerja secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif.

Sebagai pembina, Tjahjo mengungkapkan bahwa per-1 Oktober 2019 lalu dia ditunjuk sebagai Plt oleh Presiden. Salah satu tugasnya adalah melaksanakan tugas-tugas menteri bersama pegawai.

“Yang paling utama adalah memastikan pelayanan publik tetap terlaksana dengan baik. Juga memastikan penyerapan anggaran bisa optimal,” terang Tjahjo Kumolo.

Baca Juga:  Gandeng Organisasi Perca, Kanim Surabaya Gelar Forum Bahas Aspek Hukum Kawin Campur

Tjahjo menyebutkan bahwa dirinya tidak boleh mengambil kebijakan strategis. Misalnya mengganti komposisi pejabat struktural. Untuk itu, dia berharap pejabat eselon I dan II untuk tetap maksimal dalam bekerja.

“Khususnya sampai 20 Oktober 2019 nanti, Saya ingin semuanya waspada, menyiapkan diri dalam rangka mensukseskan konsolidasi demokrasi kita. Yaitu pelantikan presiden dan wapres,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu juga menegaskan bahwa, setiap pegawai dalam mengambil keputusan di seluruh tingkatan harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Dan juga waspada terhadap hal-hal yang akan merugikan diri dan instansi.

“Hati-hati terhadap berita hoaks. Jangan mudah menyebarkan. Karena ada konsekuensi hukumnya,” tegasnya.

Diakhir arahannya, Tjahjo menutupnya dengan membacakan puisi dari Presiden pertama kita, Soekarno yang berjudul “Aku Melihat Indonesia” yang menggambarkan keharuan dan kebanggaan-nya saat menatap hamparan sawah, gelora ombak, keagungan gunung, serta keindahan budaya tanah tumpah-darahnya, Indonesia. (pank).