TPI Imigrasi Surabaya Tolak Kedatangan 5 WNA Usai Kunjungi RRT

SURABAYA – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan penyebaran Virus Corona (2019-nCoV) sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat Internasional (PHEIC). Hal ini telah membuat beberapa negara melakukan pembatasan terhadap pergerakan manusia, terutama warga negara Republik Rakyat Tiongkok, untuk masuk ke wilayah negaranya.

Pemerintah Republik Indonesia serius dalam menangani penyebaran Virus Corona sesuai dengan kepentingan nasional yang lebih luas dan juga sealur dengan arahan-arahan WHO. Mulai Rabu (5/2) kemarin, Pemerintah memberlakukan pembatasan pergerakan manusia terkait dengan penyebaran Virus Corona dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival) dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara RRT.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Barlian menyampaikan bahwa, terdapat beberapa poin penting yang diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020. Adapun poin tersebut adalah Pemerintah menghentikan sementara fasilitas Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival) bagi semua warga negara yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum masuk wilayah Indonesia.

“Untuk Permohonan Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas (VITAS), dan VITAS On Arrival oleh orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi RRT dalam kurun waktu 14 hari sebelum permohonan diajukan akan ditolak,” terang Barlian dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/2/2020).

Baca Juga:  Tingkatkan Kinerja, Dirwasdakim Berikan Arahan Langsung Kepada Kepala UPT Keimigrasian se-Jatim

Sementera bagi pemegang Kartu pebisnis APEC, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap yang memiliki izin masuk kembali yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi RRT dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk Indonesia tidak akan diberikan izin masuk.

“Bagi Pemegang Izin Tinggal Dinas dan/atau Diplomatik yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi RRT dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk Indonesia tidak akan diberikan izin masuk,” kata Barlian.

Sedangkan bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok yang tidak dapat kembali ke negaranya dikarenakan adanya wabah Virus Corona dan tidak adanya alat angkut yang membawa keluar wilayah Negara Republik Indonesia akan diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa dengan tarif Rp. 0,- (nol Rupiah) dengan jangka waktu 30 hari.

“Bagi pemegang Izin Tinggal Kunjungan atau Izin Tinggal Terbatas yang Izin Tinggalnya masih berlaku dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepadanya tidak dapat diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa,” ujarnya.

Permenkumham ini, lanjut kata Barlian berlaku sampai 29 Februari 2020 dan akan dievaluasi kembali. Sedangkan kebijakan Keimigrasian terhadap pesawat/kapal kargo dan crew/awak kapal adalah untuk keberlangsungan pembangunan di berbagai bidang, maka bagi pesawat/kapal kargo yang datang dari negara Republik Rakyat Tiongkok diperbolehkan masuk untuk melakukan bongkar muat barang.

Baca Juga:  Komitmen Menuju WBK, Kanim Surabaya Tetapkan Standar Pelayanan dan Penyerahan Maklumat Secara Simbolis Kepada Pemohon

“Dalam rangka kewaspadaan dan pencegahan masuknya Virus Corona (2019- nCoV) ke wilayah Indonesia, maka terhadap crew/awak kapal tidak diizinkan turun atau keluar dari pesawat/kapal,” tambahnya.

Dia juga menjelaskan bahwa, terhitung sejak hari Rabu (5/2), Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya telah menolak kedatangan 5 (lima) orang Warga Negara Asing (WNA), yaitu 3 (tiga) orang merupakan Warga Negara Tiongkok, 1 (satu) orang Warga Negara Inggris, dan 1 (satu) orang Warga Negara Singapura, dikarenakan yang bersangkutan diketahui telah mengunjungi wilayah Negara RRT dalam kurun waktu 14 hari terakhir sebelum datang ke Indonesia.

“Hingga saat ini menurut data statistik, belum ada Warga Negara RRT yang mengajukan izin tinggal keadaan terpaksa pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya,” jelas Barlian.

Barlian berharap semua petugas Imigrasi dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan tindakan yang diluar ketentuan dan prosedur yang berlaku serta tidak melakukan tindakan yang mengarah pada Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. (pank)