Kakanwil Kemenkumham Jatim Pimpin Rombongan Hadiri Rangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia ke-71

BANDUNG – Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-71 tahun ini dipusatkan di Kota Bandung. Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Merdeka, Jalan Asia-Afrika itu dihadiri pejabat tinggi negara. Dari Jatim, Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati memimpin jajarannya.

Rombongan dari Jatim kompak memakai batik berwarna dasar hitam dengan motif daun jati dan logo Jatim PASTI HEBAT di bagian dada. Batik Tersebut adalah hasil karya WBP di Lapas Bojonegoro. Mereka hadir sejak Minggu (8/12).

Memang, rangkaian puncak peringatan Hari HAM sedunia yang mengambil tema ‘Pelayanan Publik yang Berkeadilan’ itu telah dimulai akhir pekan lalu.

Baca Juga:  Manfaatkan Momen HDKD 2019 Untuk Anjangsana Pegawai yang Sedang Sakit

Diawali dengan kegiatan Fun Walk yang diikuti oleh 1.500 masyarakat Kota Bandung. Pada Senin (9/12) digelar lomba cerdas cermat HAM dan Pameran yang diprakarsai Direktorat Jenderal HAM.

Sedangkan puncaknya digelar hari ini (10/12). Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD hadir mewakili Presiden RI.

Dia didampingi Menteri Hukum dan HAM Yassona H. Laoly, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan segenap jajaran Kanwil Kemenkumham seluruh Indonesia.

Yasonna menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan Hari HAM sedunia kali ini, merupakan kerja sama antara Kemenkumham dan Pemprov Jawa Barat serta Pemkot Bandung.

Baca Juga:  Deklarasi Pembangunan ZI Sekaligus Launching Radio Internal Di Lapas Sidoarjo

Fokus utama Kemenkumham tahun ini, lanjut Yasonna, adalah mewujudkan Pelayanan Publik berbasis HAM pada setiap jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dia berharap program ini jangan hanya sekedar jargon. Namun dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran. Agar bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengguna jasa layanan.

Yasonna juga menambahkan sebanyak 514 Kabupaten/ Kota di Indonesia masuk dalam penilaian Kabupaten/ Kota peduli HAM.

“Sesuai dengan arahan Presiden bahwa pembangunan infrastruktur saat ini harus memenuhi unsur yang mendukung pemenuhan HAM,” terang Yasonna. (Red)