Wapres RI Apresiasi Pelayanan Publik Berbasis HAM di UPT Pemasyarakatan

JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengapresiasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM, karena sejumlah Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM yang termasuk didalamnya UPT Pemasyarakatan telah menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla Saat membuka kegiatan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se- Dunia ke 70 yang diselenggarakan di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/12).

“Saya mengapresiasi kinerja Kemenkumham karena UPT nya sudah menjunjung tinggi nilai nilai HAM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, saya berharap seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia,” ujar Jusuf Kalla.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memberikan sejumlah penghargaan kepada kepala daerah dan kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan di seluruh indonesia.

“Penghargaan ini kami berikan kepada kepala daerah dan kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai bentuk apresiasi Pemerintah kepada UPT yang telah menerapkan layanan publik berbasis HAM,” jelas Yasonna.

 Berikut daftar Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mendapatkan penghargaan pelayanan publik berbasis HAM :

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba
3. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba
4. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat
5. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur – Utara

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA BARAT

1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon
2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Karawang
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Subang
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Majalengka
6. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon
7. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cilegon
2. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang
2. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batang
3. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo
4. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI YOGYAKARTA

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta
4. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta
5. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul
6. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jombang
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Blangpidie
3. Kepala Rumah Tahanan Negara II B Tapaktuan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Labuhan Ruku
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sibolga
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sitoli
7. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan
8. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi Deli
9. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan
10. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas III Langkat
11. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan
12. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan
13. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Humbang Hasundutan
14. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Labuhan Deli
15. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Pasaman
7. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang
8. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan
9. Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Suliki

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang
4. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Dumai

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Tanjung Pinang
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam
4. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Balai Karimun

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Muara Sabak

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Enim
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sekayu
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banyuasin
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Palembang
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang
7. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Baturaja
8. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang
9. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANGKA BELITUNG

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Pangkal Pinang
2. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkal Pinang

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Sugih
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Bandar Lampung
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung
6. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung
7. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kota Bumi
8. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung
9. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Bumi
10. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan
2. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram
2. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Selong
3. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH

1. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palangkaraya

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bontang
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Samarinda
6. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Balikpapan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA

1. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA GORONTALO

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT

1. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Majene

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN

1. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pare-Pare
2. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang
3. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makasar

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau
2. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kolaka
3. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Unaaha

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Piru
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tual

Lapas/Rutan Peraih Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi

Selain itu, Wakil Presiden, Jusuf Kalla juga menyerahkan penghargaan kepada 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berhasil meraih predikat sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di The Sahid Hotel and Residence Jakarta, Senin (10/12) kemarin.

Kelima UPT Pemasyarakatan tersebut adalah Lapas Kelas IIA Cibinong, Lapas Kelas IIA Salemba, Lapas Kelas IIA Metro, LPP Kelas IIA Malang dan Rutan Kelas I Cirebon. Penghargaan secara simbolis diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.

“Kegiatan ini diselenggarakan setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dan menjadi barometer capaian reformasi birokrasi yang kongkrit, sistematis, berkelanjutan, serta terukur sebagaimana arah dan desain reformasi birokrasi,” ujar Menteri PAN-RB, Syafruddin.

Baca juga: 10 Unit Kerja Kemenkumham Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi

Syafruddin menyatakan sepanjang tahun 2018 terdapat 910 unit kerja instansi yang diusulkan dan di evaluasi oleh tim penilai nasional. Jumlah tersebut naik 88.4 % dari tahun 2017. Dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 910 unit tersebut, sebanyak 200 unit kerja berhasil meraih predikat WBK dan 5 unit kerja meraih predikat WBBM yang berasal dari 195 Kementerian/Lembaga, 1 ProvInsi dan 10 Kabupaten/Kota.

“Reformasi birokrasi bukan sekedar retorika, jargon, atau slogan semata. Reformasi birokrasi merupakan hal yang nyata dan dibangun melalui kerja keras yang dijiwai karakter dan integritas yang kuat. Dari hasil evaluasi kita melihat komitmen dari pimpinan yang kuat untuk menjadi lebih baik,” tegas Syafruddin.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, menyampaikan bahwa pengahargaan yang diperoleh menjadi tantangan bagi UPT Pemasyarakatan yang lain untuk bisa mengikuti jejak UPT yang sudah menerima predikat WBK dan WBBM.

“Tahun 2019 semua UPT Pemasyarakatan harus sudah mendeklarasikan sebagai WBK dan WBBM,” tambah Utami.

Perbaikan dalam sistem tata kelola birokrasi ini mencakup pembangunan budaya kerja, manajemen SDM, proses bisnis dan cara kerja yang efektif dan efisien, pengawasan dan pengendalian internal, transparansi, serta peningkatan kualitas layanan.

Fokus pembangunan integritas WBK WBBM juga diletakkan untuk menguatkan tatanan hukum, partisipasi masyarakat, tata kelola yang baik dan hal-hal yg menopang tegaknya demokrasi di Indonesia. (red).