Kolaborasi Demi Hasilkan Laporan Keuangan yang Akurat, Transparan, dan Akuntabel
TANGERANG – Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Tarsono, bersama dengan Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kemenkumham, Wisnu Nugroho Dewanto, meninjau secara langsung kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan (DLK) Semester I Tahun Anggaran 2019 Tingkat Eselon I.
Kolaborasi dan sinergi diantara keduanya sangat dibutuhkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel.
Peninjauan ini untuk memastikan proses rekonsiliasi antara unit eselon I dengan kementerian berjalan dengan lancar. Dalam kegiatan Rekonsiliasi DLK Tingkat Eselon I Semester I TA 2019 ini juga dilaksanakan kegiatan reviu oleh Auditor dari Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai bagian dari pelaksanaan penyajian laporan keuangan sebelum diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Diharapkan agar laporan keuangan tingkat Eselon I di lingkungan Kemenkumham dapat diselesaikan dengan terbitnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan dilaksanakannya reviu oleh Itjen hingga terbitnya Catatan Hasil Reviu (CHR).
Sebelum disampaikan kepada Kemenkeu, laporan keuangan Kemenkumham telah melalui banyak tahapan. Seperti diantaranya Pra-Rekonsiliasi DLK di Kantor Wilayah, Rekonsiliasi Nasional DLK tingkat Wilayah, Rekonsiliasi DLK tingkat Eselon I, Reviu Itjen Kemenkumham atas Laporan Keuangan tingkat Eselon I, Penerbitan CHR atas Laporan Keuangan tingkat Eselon I, Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Eselon I kepada Sekretariat Jenderal selaku Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), hingga Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Semester I TA 2019.
Tahapan berikutnya yaitu Reviu Itjen atas Laporan Keuangan Kementerian Semester I TA 2019, Penerbitan CHR atas Laporan Keuangan Kementerian Semester I TA 2019, Perbaikan Laporan Keuangan Kementerian Semester I TA 2019 berdasarkan CHR, Penandatanganan Surat Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektur Jenderal, Penandatanganan Statement Of Responsibility oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga sampailah Laporan Keuangan Kementerian Semester I TA 2019 kepada Kemenkeu.
Kegiatan yang diikuti oleh 100 peserta ini dilaksanakan selama empat hari, sejak 17 s.d 20 Juli 2019. Peserta kegiatan terdiri dari seluruh penyusun laporan keuangan (operator SAIBA/Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) dan penyusun laporan barang milik negara (operator SIMAK BMN/Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) tingkat unit eselon I dan kementerian, serta didampingi oleh pejabat yang membawahi keuangan dan perlengkapan. (Red).
