Jika Ada Tawaran Jadi Menteri Jokowi, Yusril Sebut Ingin Fokus di Bidang Hukum dan HAM
JAKARTA – Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa, jika nanti dirinya mendapatkan tawaran sebagai Menteri di kabinet kerja jilid II Presiden terpilih Jokowi, dia merasa akan tetap terkonsentrasi pada penanganan hukum dan hak asasi manusia.
“Kalau sekiranya harus masuk ke pemerintahan, tentu fokus di bidang Hukum dan HAM. Sebab, saya merasa ada hal-hal masalah-masalah konstitusi, masalah hukum, masalah HAM yang memang harus diselesaikan di negara ini,” kata Yusril saat menghadiri rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (30/6/2019).
Karena menurutnya, bidang Hukum dan HAM akan berdampak luas pada bidang-bidang lain, terutama penanaman modal bisnis dan investasi yaitu persoalan kepastian hukum di negara ini.
“Saya kira kalau saya terlibat, dirasakan perlu, mungkin saya fokusnya akan menanggani persoalan-persoalan seperti ini,” ujarnya.
Kendati demikian, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengaku saat ini belum ada tawaran tersebut yang mendarat kepadanya.
“Enggak. Enggak ada. Saya jadi advokat aja lebih anu. Belum ada pembicaraan apa-apa, jadi saya tetap sebagai advokat,” tutur Yusril.
Menurut Yusril, pekerjaannya sebagai seorang pengacara sudah sangat menyenangkan. Yusril merupakan Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf yang ditugaskan menangani sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.
“Kita pertimbangkan lah nanti, baik manfaatnya mudaratnya bagi saya dan bagi kita semua,” jelasnya.
Jadi prinsipnya itu saya tetap orang hukum, di luar atau pun di dalam pemerintah. “Dan saya tetap eksis sebagai lawyer profesional walaupun saya berada di luar pemerintah sebenarnya,” tandasnya. (Red).
