Gandeng Pemkab dan Kanim Pamekasan, Ditjen Imigrasi Sosialisasikan Penanganan PMI-NP Dan TPPO

PAMEKASAN – Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan Organisasi Internasional melaksanakan sosialisasi terkait Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, bertempat di Pendopo Pemkab Pamekasan, pada Selasa (27/8/19).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Pamekasan, Badrut Tamam. Dalam sambutannya Badrut mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara rapat koordinasi dan kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan kabupaten Pamekasan.

“Harapannya dengan adanya kerjasama ini mampu menurunkan jumlah PMI-NP dan TPPO di Kabupaten Pamekasan,” harap Bupati dalam sambutannya.

Selain itu, Badrut Taman juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan yang telah membantu mensukseskan acara sosialisasi ini kepada masyarakat Pamekasan sehingga berjalan lancar.

Baca Juga:  Plt. Kadiv Keimigrasian Puji Semangat Kanim Blitar untuk Raih Predikat WBBM

Menutup sambutanya, Bupati Pamekasan mengharapkan, “Agar kedepannya tidak ada lagi kejadian-kejadian para pekerja yang akan ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi,” tandas Bupati.

Sebelumnya, mengawali acara tersebut Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Pria Wibawa dalam sambutannya menjelaskan, bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

“Selain itu tentang konsekuensi hukum akibat keterlibatan pada kasus PMI-NP dan TPPO, serta meningkatkan koordinasi dengan unsur pemerintah setempat dalam menangani masalah PMI-NP dan TPPO tersebut,” jelas Pria.

Baca Juga:  Divisi Pemasyarakatan Jatim Ikuti Konstek Input Data SDP Sesuai Standar

Sementara itu, kegiatan yang dinarasumberi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini diwakili oleh Direktur Kerjasama Keimigrasian, Rohadi Iman Santoso menyampaikan bahwa, peningkatan pengawasan terhadap praktik pekerja non prosedural haruslah dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat bekerja sama dengan pemerintah terkait.

Kegiatan ini diikuti oleh Tokoh Agama dan Masyarakat, serta unsur Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dan turut pula dihadiri oleh para Pejabat Divisi Keimigrasian pada jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim, serta seluruh para Kepala UPT Keimigrasian diwilayah Jawa Timur. (pank).