Advertisement

Pembentukan Griya Abhipraya Kaltim Usung Kolaborasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

TARAKAN – Penuh semangat dan komitmen, rapat koordinasi pembentukan Griya Abhipraya wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) sukses dilaksanakan, Senin (26/6).

Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Pujo Harinto, memimpin dengan semangat dan komitmen dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Griya Abhipraya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional tahun 2023 yang fokus pada pembangunan penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Wilayah Kalimantan Timur sendiri merupakan salah satu dari 12 wilayah piloting program Griya Abhipraya.

Pujo Harinto, pada kesempatan ini menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya. “Kegiatan ini adalah sumbangan nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang penegakan hukum untuk jangka menengah,” tuturnya dengan penuh semangat.

Melalui koordinasi ini, disepakati rancangan naskah kerja sama dan layanan Griya Abhipraya antara Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Tarakan dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas), serta stakeholder lainnya. Diskusi ini mencerminkan komitmen yang kuat untuk berkolaborasi dalam membangun Griya Abhipraya yang mandiri.

Advertisement

Lebih lanjut, Pujo menerangkan bahwa pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

“Griya Abhipraya menjadi wadah untuk pemberdayaan Pokmas Lipas serta sarana bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap warganya. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan pemulihan pelanggar hukum dapat tercapai, sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” urainya.

Perwakilan Bapas Kelas II Tarakan juga mengungkapkan penghargaannya atas upaya serta komitmen yang ditunjukkan oleh semua pihak. Keterlibatan dan pemahaman bersama merupakan kunci keberhasilan Griya Abhipraya, yang merupakan jawaban atas tuntutan filosofi Pemasyarakatan dan perkembangan hukum saat ini. Filosofi tersebut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan pendekatan keadilan restoratif dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial Warga Binaan.

Penghargaan juga disampaikan kepada Walikota Tarakan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, dan jajaran Bapas atas komitmen dan dukungan yang diberikan.

“Semoga kolaborasi dalam Griya Abhipraya dapat menghasilkan aksi dan prestasi nyata, serta memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat,” tambah Pujo.

Sebagai program piloting yang menonjolkan pendekatan keadilan restoratif, Griya Abhipraya Kalimantan Timur akan menjadi acuan bagi implementasi serupa di wilayah lain. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pemulihan pelanggar hukum, program ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rekonsiliasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial yang adil dan berkelanjutan.

Diharapkan bahwa Griya Abhipraya Kalimantan Timur akan menjadi model inspiratif dalam membangun kolaborasi yang sukses antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat. Melalui upaya bersama ini, pemulihan pelanggar hukum dapat tercapai, masyarakat dapat merasakan perlindungan yang lebih baik, dan negara dapat memperkuat fondasi penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

“Griya Abhipraya menjadi wadah yang mencerminkan semangat kebersamaan, harapan, dan transformasi positif bagi Kalimantan Timur dan Indonesia secara keseluruhan,” tandas Pujo. (Red)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button
%d blogger menyukai ini: