Menteri Hukum dan HAM: Pemerintah Pelajari Draf Revisi UU KPK
JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dipanggil oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/9) siang, untuk diberikan draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya diberikan draf revisi Undang-Undang KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu,” kata Yasonna saat ditanya wartawan sekeluarnya dari Istana Negara.
Draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu sebelumnya telah disetujui sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna pada Kamis (5/9) pekan lalu.
Pemerintah, lanjut Yasonna, akan mempelajari draf revisi undang-undang tersebut. Ia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar draft revisi undang-undang tersebut dipelajari dengan hati-hati.
“Beberapa poin penting dalam draf revisi UU KPK itu di antaranya adanya Dewan Pengawas KPK dan diperbolehkannya KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun,” terang Menkumham.
Sebelumnya, seluruh fraksi di DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (5/9) pekan lalu, menyetujui usulan inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto itu, seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna menyatakan persetujuannya terhadap usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai usulan inisiatif DPR RI. Tidak ada penolakan dari seorang pun anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna itu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditanya masalah revisi UU KPK itu saat berkunjung ke Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (5/9) pekan lalu, mengaku belum tahu isi revisi Undang-Undang yang diusulkan DPR RI itu.
“Ya itu inisiatif DPR, saya belum tahu isinya,” tegas Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri acara penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Rumah Radakng, Pontianak.
Namun Presiden menilai, bahwa KPK saat ini (periode 2015-2019, red) telah bekerja dengan baik.
Saat wartawan kembali mendesaknya mengenai revisi UU KPK itu, Presien Jokowi menegaskan, dirinya belum tahu. “Saya belum tahu. Jadi, saya belum bisa menyampaikan apa-apa,” ucapnya. (AF).
