Mendorong Penghormatan Dunia Usaha Terhadap HAM

JAKARTA – Untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia memenuhi tanggung jawab penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) yang diketuai Marzuki Usman, meluncurkan hasil studi pemeringkatan penghormatan HAM untuk menilai pemahaman perusahaan-perusahaan publik di Indonesia atas tanggung jawab penghormatan HAM terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan. Studi ini dilaksanakan pada 100 perusahaan publik di Indonesia.

“Sebagai komunitas masyarakat sipil, upaya yang dilakukan FIHRRST dalam pemeringkatan pada 100 perusahaan merupakan salah satu upaya dalam mendorong penghormatan dunia usaha terhadap HAM,” tutur Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly ketika memberi sambutan pada peluncuran hasil studi pemeringkatan ini, di Hotel Pullman Jakarta, (16/7).

Baca Juga:  Dipercaya Jokowi Jadi Menkumham Lagi, Yasonna Laoly Siap Mundur dari DPR

Studi penilaian yang dilakukan terhadap perusahaan yang telah go public menurut Yasonna, diharapkan dapat mengevaluasi kebijakan internalnya, baik yang terbuka maupun tertutup agar dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM dalam setiap kegiatan usahanya dari hulu ke hilir.

“Komitmen Pemerintah Indonesia tentang Bisnis dan HAM juga telah ditunjukkan pada Rencana Aksi HAM 2015-2019,” lanjut Menkumham.

Pemerintah, terang Yasonna, memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan perlindungan, penegakan, pemenuhan, pemajuan dan penghormatan sebagai tanggung jawab utama terhadap HAM. Kementerian Hukum dan HAM telah merintis program terkait dengan bisnis dan HAM, antara lain melakukan penyusunan baseline study secara umum untuk indikator bisnis dan HAM di sektor pertambangan, perkebunan dan pariwisata, yang saat ini dikhususkan pada sektor perkebunan.

Baca Juga:  KemenPAN-RB Puji Capaian Kinerja Kemenkumham Dalam Reformasi Birokrasi

“Nantinya, dari hasil baseline study tersebut, Kemenkumham akan menyusun kebijakan dan panduan bisnis dan HAM pada sektor perkebunan untuk kemudian disosialisasikan kepada aparatur sipil negara baik dipusat maupun daerah,” jelas Menkumham.

Sehingga ke depan, Menkumham berharap studi penilaian yang dilakukan FIHRRST ini dapat disinergikan dengan program pemerintah, tentunya untuk kemajuan Indonesia dalam menggapai pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan rakyat. (Red).