Mayoritas WBP Lapas Porong Puas Dengan Cita Rasa dan Penampilan Menu Makanan

SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham Jatim) melakukan monitoring terkait survei kepuasan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terhadap menu makanan yang dikelola oleh Lapas Kelas I Surabaya di Porong (28/1).

Hasilnya mayoritas WBP mengaku puas dengan cita rasa dan penampilan menu makanan.

Survei ini dilakukan usai Lapas Porong ditunjuk menjadi salah satu percontohan survei pelayanan menu makanan terhadap WBP di Jawa Timur. Kegiatan survei yang dilaksanakan di Aula MD Arifin Lapas Porong itu, dibuka oleh Kasi Perawatan Prayogo Mubarak.

Baca Juga:  Kalapas Surabaya Buka Pekan Olah Raga Untuk Peringati HUT RI Ke 75

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan oleh Kabid Yantah, Kesehatan, Rehabiltasi, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan Divisi Pemasyarakatan Slamet Supartono yang didampingi drg. Titisari.

Dalam sambutannya, Slamet mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pemberian makanan bagi WBP. Dasarnya adalah Peraturan MenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Perlu diketahui bahwa kegiatan survei kepuasan ini memakai metode random sampling. Dimana 35 penghuni menjadi respondennya. Mekanismenya yaitu dibagikan form survei tanpa diberi nama.

Baca Juga:  Juara Bertahan Cabor Futsal, Kakanwil Serahkan Piala Bergilir Kepada Lapas Surabaya

“Kemudian responden mencontreng/ mencentang pada opsi gambar emoticon yang tercetak pada tanda cita rasa dan penampilan menu makanan yang disajikan oleh dapur Lapas Porong periode tahun 2019 lalu,” urai Slamet.

Selanjutnya, angket tersebut dimasukkan ke dalam kotak yang tertutup. Sehingga terjamin kerahasian dan kejujuran. Tim perawatan Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur memastikan kerahasiaan data yang diisikan responden.

“Diharapkan dengan metode ini, responden lebih terbuka dan memberikan penilaian yang apa adanya tanpa ada paksaan dari pihak lapas,” lanjut Slamet.(red)