Lantik Dirjen PAS dan Imigrasi yang Baru, Menkumham: “Jangan Ada Pungli”

JAKARTA – Pemberantasan pungutan liar (pungli) merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus untuk dilakukan pembenahannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Berkali-kali Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, menegaskan bahwa jangan ada lagi pungli di Kemenkumham.

Saat melantik Reynhard Saut Poltak Silitonga sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan, Yasonna meminta agar Reynhard dapat meningkatkan pelayanan, baik dari segi pembinaan, pengamanan, sinergitas dengan para stakeholder, maupun pencegahan terhadap semua celah untuk terjadinya transaksi narkoba dan pungli.

“Jangan ada peredaran narkoba dalam lapas/rutan. Jangan ada pungli. Berikan pembinaan dan layanan sesuai keadilan dan aturan yang berlaku,” kata Yasonna, Senin (04/05/2020).

“Saya ingin saudara memastikan bahwa tidak ada lagi kerusuhan dan gejolak dalam lapas/rutan,” tegas Yasonna menambahkan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unit kerja di Kemenkumham yang memiliki jumlah satuan kerja (satker) paling besar, yakni sebanyak 680 satker yang terdiri dari lapas, rutan, bapas, dan rupbasan di seluruh Indonesia.

Baca Juga:  Imigrasi Izinkan Orang Asing yang Miliki Pasangan Nikah WNI Bisa Masuk Indonesia

“Saya pahami ini bukan hal mudah untuk dikelola,” ujar Yasonna di Graha Pengayoman Kemenkumham.

Selain Reynhard, pada kesempatan yang sama Yasonna juga melantik Jhoni Ginting sebagai Direktur Jenderal Imigrasi.

Yasonna juga berpesan kepada Jhoni untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar semakin mudah, cepat, dan sederhana.

“Jalankan penegakan hukum keimigrasian dengan baik dan benar, tutup setiap celah untuk melakukan pungli, dan lakukan pekerjaan dengan cermat untuk menghindari terjadinya kesalahan yang berakibat fatal,” pesan Yasonna.

Imigrasi sebagai pintu gerbang perbatasan NKRI harus aman dan tidak ada lalu lintas WNA atau WNI yang illegal.

Untuk itu pemerintah harus memberikan ruang kepada publik untuk ikut mengawasi dan menjaga wilayah NKRI, memberikan layanan keimigrasian secara adil sesuai aturan yang berlaku, memperbaiki kesisteman secara terstruktur, akuntabel dan transparan.

“Saya tidak akan mentolerir siapapun yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan golongannya,” ujar Yasonna.

Baca Juga:  Sekjen Kemenkumham: ASN Kemenkumham Dilarang Mudik

Menkumham juga mengajak seluruh pejabat yang dilantik agar memiliki integritas tinggi dan menerapkan nilai PASTI dalam bekerja.

“Buktikan bahwa jajaran Kemenkumham memiliki integritas yang tinggi, teamwork yang solid untuk terus bekerja keras mengukir prestasi di negeri ini secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif,” pinta Yasonna.

Selain melantik Pimpinan Tinggi Madya yaitu Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Direktur Jenderal Imigrasi, dan Inspektur Jenderal.

Yasonna juga melantik Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenkumham lainnya, Senin (04/05/2020).

Andap Budhi Revianto dilantik sebagai Irjen Kemenkumham, menggantikan Jhoni Ginting yang ditunjuk Menkumham sebagai Direktur Jenderal Imigrasi yang baru.

Yasonna berharap agar semua pejabat yang dilantik dapat segera menyesuaikan diri dan langsung bekerja dengan segala kesungguhan hati.

“Kita perlu orang-orang yang mempunyai kompetensi, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi, dan mempunyai moralitas yang bagus, serta mampu mengabdi, berkomitmen terhadap sumpah jabatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di Kemenkumham,” tandas Yasonna. (AF)