Ketua MPR RI Respons Penangkapan WNA Asal China Oleh Imigrasi Jayapura

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi Kantor Imigrasi Jayapura dalam mengungkap penyalahgunaan data kependudukan oleh Warga Negara Asing (WNA) asal China.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet saat merespons terjadinya penyalahgunaan izin tinggal selama delapan tahun di Jayapura yang dilakukan oleh seorang WNA asal China Zhang Qing alias Muhamad Benny.

Benny sudah tinggal di Indonesia selama 10 tahun tanpa dokumen imigrasi alias ilegal.

Menurut Bamsoet, Direktorat Jenderal (Ditijen) Imigrasi perlu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah setempat, TNI dan Polri guna meminimalisasi pelanggaran imigrasi yang kerap terjadi di Papua.

Dia berpendapat bahwa WNA itu telah melanggar UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Hal ini mengingat sepanjang tahun 2020 terjadi 69 kasus pelanggaran izin tinggal di Papua,” ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (3/2).

Baca Juga:  Kadiv Imigrasi Papua Sebut Lukas Enembe Dideportasi Pemerintah Papua Nugini Karena 'illegal stay'

Politisi Partai Golkar itu mengatakan Ditjen Imigrasi Kemenkumham harus mengoptimalkan kinerja Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Papua agar tidak terulang kembali kasus yang sama.

Dengan begitu, ketertiban di bidang imigrasi juga dapat diterapkan di lapangan.

“Kemenkumham juga secara tegas harus memberikan sanksi kepada setiap WNA yang melakukan pelanggaran izin tinggal atau pelanggaran hukum lainnya sesuai dengan hukum positif yang berlaku,” tegas Ketua MPR.

Bamsoet juga minta komitmen pemerintah untuk memperketat pengawasan orang asing di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan secara detail mengecek dokumen-dokumen yang sah, guna mencegah berulangnya kasus penyalahgunaan izin tinggal atau pelanggaran lainnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Novianto Sulastono mengatakan bahwa, Benny sudah diamankan sejak 4 Desember 2020.

Baca Juga:  Kadiv Imigrasi Papua Sebut Lukas Enembe Dideportasi Pemerintah Papua Nugini Karena 'illegal stay'

“Benny tidak punya dokumen keimigrasian tapi memiliki banyak surat kelengkapan bukti Warga Negara Indonesia (WNI). Seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga,” kata Novianto di Jayapura, Selasa (2/2/2021).

Novianto menjelaskan, penetapan Zhang sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan sejak November 2020.

Hal ini terungkap ketika Zhang mengajukan PT Harapan Jaya sebagai sponsor atas istri dan dua anaknya untuk bekerja di Jayapura.

“Pihak Imigrasi Jayapura menemukan ternyata PT Harapan Jaya fiktif secara badan hukum. Istri dan kedua anak Zhang pun telah dideportasi ke negaranya,” ujar Kadivim Novianto.

Novianto Sulastono juga menjelaskan, dengan ditingkatkan kasusnya ke penyidikan maka Benny akan dikenakan pasal 119 huruf C.

“Zhang (Benny) akan diproses hukum hingga ke pengadilan,” pungkas Novianto Sulastono. (Red)