Advertisement

Kemenkumham Selidiki Kalapas Wajibkan Baca Alquran

JAKARTA – Kepala Biro Humas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Bambang Wiyono mengatakan, pihak kementerian masih melakukan pendalaman sejauh mana kesalahan yang dilakukan oleh Kepala Lapas Kelas IIB Polewali Mandar. Untuk sementara, kata dia, Kepala Lapas tersebut ditarik ke Kantor Wilayah.

“Untuk sementara non-job sambil didalami. Ada tim yang menyelidiki sejauh mana kesalahan bersangkutan,” kata Bambang, saat dihubungi, Selasa (25/6/19).

Seperti diketahui, Kepala Lapas Kelas IIB Polewali Mandar ditarik Haryoto ditarik dari jabatannya setelah memberikan kebijakan yang mengharuskan narapidana yang beragama Islam mampu membaca Alquran untuk menjalani pembebasan bersyarat.

Bambang mengatakan, tujuan dari kebijakan Kepala Lapas tersebut dinilainya memang baik. Akan tetapi, kebijakan tersebut menurutnya telah melebihi kapasitas yang bersangkutan sebagai Kalapas. Kebijakan itu, menurutnya, juga dikeluarkan di luar batas ketentuan undang-undang.

Di samping itu, Bambang mengatakan ada ketidaksukaan dari warga binaan terhadap kebijakan yang dilakukan Kalapas. Sehingga, memicu kerusuhan di Lapas Kelas IIB Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada Sabtu (22/6) lalu.

Advertisement

“Tujuannya baik, hanya saja kemampuan narapidana berbeda-beda. Maka timbullah gejolak, demo sebentar di Lapas itu,” tandasnya.

Napi Wajib Baca Alquran, Kalapas Polewali Dicopot

Sebelumnya, kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, pada Sabtu 22 Juni lalu. Insiden ini dipicu adanya kebijakan baru yang dijalankan oleh Kepala Lapas (Kalapas) Polman Haryoto.

Aturan tersebut yakni kewajiban setiap napi beragama Islam yang menjalani pembebasan bersyarat harus bisa membaca Alquran. Haryoto mengatakan, kemampuan baca Alquran penting sebagai bekal mantan napi bersosialisasi dengan masyarakat setelah bebas.

“Napi berinisial O belum bisa bebas, sebab yang bersangkutan belum bisa membaca Al-Quran. Sementara salah seorang napi berinisial R sudah dibebaskan karena yang bersangkutan dinilai sudah memenuhi syarat. Nah, inilah yang menjadi pemicu kemarahan yang diduga diprovokasi oleh oknum napi lainnya,” jelas Haryoto.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menilai tujuan Kalapas Polman sebenarnya baik. Namun, syarat wajib membaca Alquran itu bisa menghambat bebas bersyarat napi beragama Islam.

“Syarat itu tujuannya baik. Tapi itu melampaui undang-undang yang berlaku. Kalau napi enggak khatam Alquran, dia enggak bisa bebas padahal secara hukum dia sudah waktunya dilepas,” ujar Yasonna.

Aturan yang diterapkan tersebut berbuntut polemik dan memicu kerusuhan di Lapas Polman. Tak ingin kejadian serupa terulang, Yasonna pun meminta jajaran Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham tetap menjalankan prosedur operasi standar (SOP) yang berlaku.

“Niat mengajarkan narapidana untuk taat beragama, seperti khatam Alquran, Alkitab atau kitab suci lainnya adalah baik. Tapi mensyaratkan itu sebagai kewajiban keluar lapas, tidak boleh,” tegas Yasonna.

Ia sudah menonaktifkan Kalapas Polman. “Itu sudah ditarik (dinonaktifkan) orangnya ke Kanwil (Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat,” pungkas Menkumham. (Red).

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button
%d blogger menyukai ini: