Kanwil Kemenkumham NTB Rakor Dengan BPIP Bahas Penguatan Nilai Pancasila dalam Pembentukan Undang-Undang

LOMBOK – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkumham NTB) menerima kunjungan dari Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Daerah yang lebih berkualitas, Senin (15/11).

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, mengatakan pertemuan ini selain bersilaturahmi, juga merupakan proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan untuk menyelaraskan teknik penyusunan dan substansi produk hukum di daerah dengan Pancasila.

Baca Juga:  Imigrasi Mataram Ikuti Proses Desk Evaluasi WBK KemenPAN-RB

“Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Maka idealnya setiap Peraturan Perundang-Undangan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila,” terang Haris Sukamto.

Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, memberikan amanat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah khususnya Raperda yang berasal dari Gubernur dan Bupati/Walikota harus dilakukan pengharmonisasian.

Dalam Rakor ini, hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB, Harniati sebagai narasumber yang memberikan materi Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

Baca Juga:  Pimti Pratama Kemenkumham Jatim Tinjau Pondok Pengayoman Ngajum

Selain Harniati, Kemas Akhmad Tajuddin selaku Deputi Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP juga menjadi narasumber dengan memberikan materi Upaya Mencemerlangkan Kembali Nilai – Nilai Pancasila dan dimoderatori oleh R.D.M Johan Johor.

Rapat Koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB, Maliki, beserta jajaran dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM khususnya Bidang Hukum. (Red).