Kakanwil Krismono Jajaki Pembaruan Kerja Sama Dengan Universitas Brawijaya

SURABAYA – Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terus diupayakan Kanwil Kemenkumham Jatim. Salah satunya dengan pihak perguruan tinggi.

Hari ini (17/2) Kakanwil Kemenkumham Jatim Krismono melakukan audiensi dengan perwakilan dari Universitas Brawijaya (UB) Ria Casmi Arrsa untuk menjajaki perpanjangan kerja sama kedua lembaga tersebut.

Arrsa yang juga aktif di Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya itu diterima langsung kakanwil di ruang kerjanya.

Keduanya banyak membahas terkait rencana pelaksanaan Seminar Nasional sekaligus penandatanganan perpanjangan MoU antara Kanwil Kemenkumham Jatim dengan UB.

Baca Juga:  Deputi Pengawasan BKN Pantau Pelaksanaan SKD CAT Kemenkumham Jatim

Kakanwil menyambut baik permintaan UB untuk menyelenggarakan seminar nasional sekaligus penandatanganan MoU.

Menurutnya, ini adalah bentuk simbiosis mutualisme untuk kedua belah pihak. Karena banyak sekali jenis kerja sama yang sudah direncanakan.

“Nantinya kerjasama ini dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing divisi melalui Perjanjian Kerjasama tersendiri,” terangnya.

Salah satunya adalah kerja sama di bidang keimigrasian. Seperti urusan terkait WNA maupun dosen asing.

Sehingga UB akan menjadi perguruan tinggi kedua setelah UGM yang memberikan pelayanan terkait orang asing. Kemudian ada juga kerja sama di bidang Pemasyarakatan. Yaitu terkait dengan pemberian pendampingan psikolog kepada warga binaan.

Baca Juga:  Tim Pembina Pembangunan ZI Pusat Berikan Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi E-RB

Selain itu, kerja sama di bidang pelayanan hukum juga sangat beragam.

“Dimulai dari KI, Kewarganegaraan, Kenotariatan, hingga sinergitas bersama di dalam memberikan fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah,” harap Krismono.

Sementara itu, Arrsa menyampaikan bahwa pihaknya sangat berharap Menkumham Yasonna H Laoly berkenan untuk memberikan kuliah tamu kepada mahasiswanya.

Rencananya, tema yang diusung adalah Sinergitas Perencanaa dan Pelaksanaan Pembangunan Hukum. Isu ini dianggap sangat relevan dengan keadaan saat ini. (Red)