Advertisement

Kakanwil Kemenkumham Jatim Berikan Masukan Untuk Tingkatkan Kualitas Penilaian Kab/Kota Peduli HAM

SURABAYA – Kemenkumham mulai menyusun rencana penilaian Kabupaten/ Kota Peduli HAM Tahun 2020. Agar penilaian berjalan semakin baik, mulai hari ini (9/10) Ditjen HAM dan Human Right Working Group (HRWG) mulai melakukan penelitian evaluasi pelaksanaan penilaian Kabupaten/ Kota peduli HAM di Jatim.

Kakanwil Kemenkumham Jatim termasuk Susy Susilawati stakeholder yang memberikan masukan kepada tim peneliti.

Penelitian itu dilakukan oleh tim yang dipimpin Direktur Kerja Sama HAM Bambang Iriana. Dia didampingi Senior Adviser HRWG Rafendi Djamin dan Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz. Perlu diketahui bahwa HRWG merupakan LSM intermasional yang bergerak di bidang HAM. Mereka ditemui Kakanwil yang didampingi Kadiv Yankumham Hajerati dan Kabid HAM Wiwit P Iswandari di ruang kerjanya.

Menurut Susy, kriteria/ indikator penilaian Kabupaten/ Kota peduli HAM sudah waktunya disesuaikan dengan kondisi terkini di masyarakat. Penilaian, lanjut Susy, tidak hanya bisa dilakukan dengan menilai aspek administratif saja. Tetapi juga harus mulai melibatkan masyarakat.

“Kita harus lakukan survei misalnya, apakah di sebuah daerah itu masyarakatnya sudah merasakan bahwa Pemdanya menerapkan aspek HAM dalam setiap programnya,” ujar Susy.

Advertisement

Namun, hal ini harus didukung dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep HAM. Karena, selama ini masyarakat atau bahkan pemda tidak benar-benar memahami konsep HAM.

“Termasuk menilai ada tidaknya program yang terstruktur, sistematis dan masif untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya isu HAM,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Bambang berjanji akan membahas usulan ini dengan timnya. Perbaikan indikator penilaian terus dilakukan pihaknya. Agar penilaian bisa semakin obyektif. Termasuk dalam menggandeng pihak terkait untuk mulai membangun sarana dan pra-sarana publik yang berbasis HAM. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan tempat ibadah berbasis HAM.

“Kami akan mengajak Kemenag dan Pemda untuk lebih memperhatikan dan mencari formula yang tepat agar bisa berjalan,” urainya. (AF).

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button
%d blogger menyukai ini: