Dorong Daerah Lakukan Perluasan Layanan Bantuan Hukum Melalui Peraturan Daerah

SURABAYA – Layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin masih perlu ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan daerah dengan mengalokasikan APBD untuk layanan bantuan hukum litigasi maupun non litigasi.

Hari ini (17/9) Kanwil Kemenkumham Jatim dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggelar forum dengan bagian hukum daerah dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk menjajaki kemungkinan tersebut.

Kepala BPHN Prof Benny Riyanto sebagai keynote speaker berharap ada kesamaan persepsi dan atmosfer berfikir antara OBH sebagai pemberi dan Kanwil sebagai pengelola bantuan hukum. Hal ini agar meningkatkan rapor kinerja yang dilakukan setiap triwulan.

Baca Juga:  Sekjen Kemenkumham Buka Uji Kompetensi Pejabat Imigrasi

“Salah satu yang belum padu adalah persoalan anggaran, sehingga berdampak pada serapan anggaran yang lambat,” ujarnya.

Padahal, selama ini anggaran yang diberikan relatif besar dan pasti terserap. Namun, selalu baru terserap di akhir tahun anggaran. Konsekuensinya, jika sampai tidak terserap, anggaran untuk bantuan hukum sulit ditingkatkan.

“Saya berharap melalui forum ini ada solusi untuk persoalan yang ada,” terangnya.

Prof Benny juga menghimbau Bagian Hukum Kab Kota untuk memperluas jaringan bagi OBH. Salah satu caranya dengan mengalokasikan APBD untuk pemberian bantuan hukum. Tolong buatkan perda terkait layanan bantuan hukum yang ditindaklanjuti dengan perwali/ perbup.

Baca Juga:  Menuju WBK/WBBM, Pimti Pratama All Out Berikan Penguatan di Lapas Surabaya

“Karena jika OBH sudah mendapat anggaran dari Pemda, tidak mungkin bisa mendapat dari Kemenkumham atau tertolak secara sistem jadi tidak mungkin terduplikasi,” terangnya. (red)