Advertisement

Dirjenpas Tekankan Percepatan Pembangunan UPT Pemasyarakatan Tahun 2022

JAKARTA – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Reynhard Silitonga membuka secara resmi Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan UPT Pemasyarakatan, pada Senin (7/3/2022) malam, di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta.

Dalam sambutannya, Reynhard menjelaskan kondisi pandemi yang mengakibatkan dilakukannya refocusing anggaran mengharuskan setiap UPT Pemasyarakatan untuk melakukan percepatan pembangunan.

Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan akan berdampak langsung pada UPT Pemasyarakatan dimana anggaran tersebut akan ditarik kembali. Sehingga dirinya mengatakan kondisi itu tentunya akan merugikan UPT secara khusus dan Pemasyarakatan secara umum.

“Penting percepatan pembangunan karena saat ini kita masih pandemi dan masih dibayang-bayangi oleh refocusing anggaran, Jika ada UPT yang terlambat melaksanakan maka anggaran akan ditarik kembali,” kata Reynhard Silitonga.

Labih lanjut, Ia mengatakan rapat koordinasi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi terhadap permasalahan yang ada.

Advertisement

Dengan ini Reynhard berharap pembangunan UPT Pemasyarakatan dalam rangka memberikan pelayanan publik di bidang pemasyarakatan dapat dilakukan.

“Kepada KPA dan PPK agar segera merespon dengan baik dan cepat, Hindari permasalahan yang mengakibatkan permasalahan hukum, ikuti regulasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya untuk melakukan kolaborasi dan sinergitas antara Ditjen PAS, Setjen, Kanwil, PU, BPKP dan UPT,” sebutnya

Selain itu, kepada seluruh peserta dirinya menegaskan untuk melakukan implementasi prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan.

Reynhard mengatakan dedikasi dan kinerja para pelaksana akan diawasi sebagai tolak ukur dalam pemberian reward and punishment.

Sebelumnya, dalam laporannya Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Heni Yuwono mengatakan, pada tahun 2022 ini terdapat 55 UPT yang mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan.

Selain itu, Heni menyampaikan bahwa pembangunan di jajaran pemasyarakatan dibagi ke dalam lima jenis yaitu, pembangunan baru, pembangunan lanjutan, rehabilitasi, penataan ulang dan pembangunan tanggap darurat.

Sehingga, melihat besarnya target yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Pemasyarakatan, Heni berharap kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima hari ini akan berdampak baik bagi organisasi

“Kegiatan akan berlangsung selama 5 hari dengan narasumber Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro BMN dan Pejabat Kementerian PUPR serta pejabat dari BPKP. Semoga memberikan manfaat,” ucap Heni.

Adapun kegiatan ini menghadrikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan perencana maupun konsultan manajemen kontruksi.

Dari Kanwil Kemenkumham Aceh, hadir Kepala Bagian Umum, Hendri Rahman yang mewakili KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen Lapas Lhokseumawe serta satu orang konsultan Manajemen Kontruksi. (*)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button